Jamal Khashoggi's Case Report
Beberapa hari yang lalu publik dihebohkan dengan adanya pemberitaan yakni laporan dari Badan Intelejen Amerika Serikat yang mangatakan bahwa Pangeran Arab Saudi Muhammad Bin Salman atau MBS memiliki keterlibatan dalam kematian seorang wartawan bernama Jamal Khashoggi. Kasus ini sempat merebak di tahun 2018 namun hingga kini belum menemukan titik terang.
Sebelumnya mari kita lihat apa yang sebenarnya terjadi pada Jamal Khashoggi dan bagaimana kronologi kejadiannya.
Khashoggi juga kerap kali menyinggung bahwa negara-negara di Arab Saudi dianggap minim dalam kebebasan berekspresi. Freedom House mencatat bahwa hanya Tunisia satu-satunya negara Arab yang dapat dikatakan memiliki kebebasan dalam berekspresi yang lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Terlepas dari demokratisasinya, Uni Emirat Arab terbilang belum cukup terbuka dan tidak terlalu memperhatikan mengenai kebebasan berekspresi. Selain itu Jamal Khashoggi juga menulis artikel mengenai Arab Spring, ia menuliskan harapannya terhadap Arab Spring diawal tahun 2010, ia berharap Arab Spring dapat menjadi jembatan untuk terciptanya kebebasan dalam berekspresi di negara-negara Arab. Harapan itu tampaknya terwujud melalui Pemerintah Qatar yang mulai mendukung adanya peliputan internasional, meskipun hal ini sangat berbanding terbalik dari negara tetangganya yang masih memegang teguh tradisi Arab lama. Melalui The Washington Post, Khashoggi bersyukur karena tulisannya dapat dilihat oleh lebih banyak orang khususnya masyarakat internasional, bahkan dituliskan juga dalam versi Bahasa Arab, yang membuktikan bahwa juga tak sedikit orang Arab yang akan paham akan situasi sosial-politik yang terjadi di negaranya.
Jurnalis Washington Post tersebut terakhir kali terlihat masuk ke gedung Konsulat Arab Saudi di Turki pada 2 Oktober 2018, untuk mengurus dokumen pernikahannya, namun setelah itu Khashoggi tidak pernah terlihat kembali. Banyak dugaan bahwa dia dibunuh di dalam gedung Konsulat Arab Saudi dengan cara dicekik sampai mati kemudian dimutilasi, eksekusi tersebut dilakukan oleh 15 orang yang merupakan tim elit Arab Saudi serta dokter ahli otopsi. Kasus pembunuhan Khashoggi ini membuat mata dunia tertuju pada Kerajaan Arab Saudi. Hal ini juga memungkinkan menciptakan ketegangan antara Ankara dan Riyadh meningkat, terutama setelah Kantor kejaksaan memaparkan bahwa ini termasuk ke dalam pembunuhan berencana. Hal ini membuat reaksi beberapa pejabat dan pengusaha yang menangguhkan urusan, baik kunjungan maupun bisnis dengan Arab Saudi. Media juga dikabarkan memboikot yang berkaitan dengan Arab Saudi.
Pejabat Turki telah membeberkan beberapa perkembangan dalam kasus ini. Kantor kejaksaan Istanbul menjelaskan rincian baru dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan setelah pejabat Arab Saudi, Saud al-Mojeb, pulang setelah kunjungan tiga harinya.
"Sesuai dengan rencana yang dibuat sebelumnya, korban, Jamal Khashoggi, mati tercekik setelah memasuki Konsulat Jenderal Arab Saudi di Istanbul pada 2 Oktober," kata kantor kejaksaan Turki, dilansir cnbcindonesia.com.
Al-Mojeb enggan menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan pejabat Turki, termasuk pertanyaan di mana tubuh Khashoggi, siapa yang merupakan kolaborator lokal yang diduga orang Saudi yang ikut ambil bagian, dan apa yang diketahui Saudi tentang siapa yang merencanakan pembunuhan itu.
Jaksa Arab, yang mengunjungi konsulat dan bertemu dengan pejabat Turki, juga menegaskan mengenai penolakan negaranya atas permintaan Turki untuk mengekstradisi warga Saudi yang terlibat dalam pembunuhan itu. Penolakan ekstradisi ini memicu beberapa spekulasi terkait usaha perlindungan pemerintah saudi kepada para pelaku pembunuhan.
Dalam kasus pembunuhan Khashoggi, mantan orang dalam pengadilan Saudi, juga telah memfokuskan perhatian internasional pada kebijakan-kebijakan Pangeran Mahkota Saudi, Mohammad Bin Salman.
Pangeran Mohammed pada tahun 2015 memerintahkan intervensi militer dalam perang Yaman dan telah menyebabkan embargo politik dan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap negara tetangga, Qatar, dan terlibat dalam konfrontasi diplomatik dengan Jerman dan Kanada. Sebagai tanda tekanan pada kepemimpinan Saudi untuk mengubah arah, para pejabat tinggi AS pada hari Rabu menuntut pembicaraan damai dalam waktu satu bulan untuk mengakhiri konflik Yaman, tulis Bloomberg.com.
Pada Rabu (05/12/2018), pengadilan Turki telah mengeluarkan surat perintah penangkapan mantan kepala Intelejen Arab Saudi, Ahmad Al Assiri dan Saud Al Qahtani sebagai penasehat kerajaan. Presiden Erdogan mengatakan bahwa rencana pembunuhan Jamal Khashoggi ini sebenarnya berasal dari pejabat tinggi, akan tetapi Presiden Turki itu tetap memiliih untuk tidak merusak nama kerajaan. Situasi semakin memanas ditambah lagi dengan pernyataan Menteri Luar Negeri Arab Saudi Al Jubair bahwa sikap Turki belum seperti yang mereka harapkan, caranya dalam menyampaikan bukti-bukti perihal kematian Khashoggi belum dapat diterima.
Pemerintah Arab Saudi juga menyangkal keterlibatan MBS atau Muhammad Bin Salman yang merupakan putra mahkota kerajaan Arab Saudi, yang mana dirinya memang selalu menjadi target kritikan pedas atas kebijakannya oleh Khashoggi. Jaksa penuntut umum kerajaan Arab Saudi mengatakan bahwa Khashoggi terbunuh pada saat ia berada di Istanbul, Turki, sebagai bentuk dari operasi jahat atas perintah perwira intelejen. Ia menjelaskan bahwa Khashoggi diberi suntikan mematikan saat dia melawan. Tubuhnya kemudian dimutilasi dan bagian-bagian tubuhnya diserahkan pada kolabolator local yang ada di luar lapangan, tak lain maksud jaksa tersebut ialah orang Turki yang ikut serta membantu operasi jahat ini.
Setelah menolak ekstradisi yang diajukan oleh Pemerintah Turki, Aden Al-Juber Mentri luar negeri Arab Saudi mengatakan “Untuk isu ekstradisi, para tersangka tersebut meruapakan warga Arab Saudi,maka mereka akan di tahan di Arab Saudi, diselidiki di Arab Saudi, dan akan disidang di Arab Saudi”
Kasus ini menggambarkan kegagalan dalam melindungi hak asasi manusia. Sebenarnya Turki sudah berusaha melakukan proteksi terhadap hak asasi manusia atas Jamal Khashoggi, namun kembali lagi hal yang menyulitkan Turki karena pembunuhan Jamal Khashoggi dilakukan di kantor konsulat Arab Saudi. Pemerintah Turki telah berusaha dengan cara meminta ekstradisi atas para tersangka pembunuhan Jamal Khashoggi, Turki ingin melakukan penahanan dan sidang yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Turki, hanya saja permintaan itu ditolak oleh Arab Saudi, Arab Saudi bersikeras ingin melakukan peradilan pada tersangka pembunuhan Jamal Khashoggi. Hal ini tidak dapat dibenarkan karena sebenarnya kasus kematian Jamal Khashoggi murni karena Politik dan MBS atau Muhammad Bin Salman sebagai otak pembunuhan Jamal Khashoggi.
Jadi, dalam beberapa hari yang lalu, kasus yang sudah tidak terlalu ramai diperbincangkan ini kembali menyeruak lantaran badan intelejen Amerika Serikat memberikan laporan terbaru terkait kasus ini.
Laporan yang dirilis oleh pemerintahan Presiden Joe Biden itu mengatakan, Mohammad bin Salman menyetujui rencana untuk "menangkap atau membunuh" Khashoggi. AS telah mengumumkan sanksi terhadap puluhan orang Saudi tetapi tidak terhadap MBS.
"Kami menilai bahwa Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman menyetujui operasi di Istanbul untuk menangkap atau membunuh jurnalis Saudi Jamal Khashoggi," kata laporan dari kantor intelijen nasional AS.
Laporan intelijen itu mencantumkan tiga alasan yang meyakinkan bahwa putra mahkota pasti telah menyetujui operasi tersebut:
-Kontrolnya atas pengambilan keputusan di kerajaan sejak 2017
-Keterlibatan langsung salah satu penasihatnya serta anggota dari bagian pelindungnya dalam operasi itu
-"Dukungannya untuk menggunakan tindakan kekerasan dalam membungkam para pembangkang di luar negeri"
Laporan tersebut selanjutnya menyebutkan nama orang-orang yang diduga terlibat, atau bertanggung jawab atas kematian Khashoggi. Tapi laporan itu menyebutkan "kami tidak tahu sebelumnya seberapa jauh" rencana mereka yang terlibat menyakitinya.
Alasan diterbitkannya laporan itu merupakan bagian dari kebijakan Joe Biden untuk kembali meluruskan hubungan dengan sekutu lamanya, Arab Saudi, sekaligus mengambil sikap yang lebih keras dibandingkan pendahulunya, Donald Trump. Pemerintahan Trump sebelumnya menolak menerbitkan laporan rahasia itu dan justru memusatkan langkah untuk meningkatkan kerja sama dengan Saudi. Source: BBC Indonesia
Rest In Peace,
heroes never die.
Written By: Sabrina Hanny

Komentar
Posting Komentar